Daftar Lengkap 28 Kegagalan SBY Versi Petisi 28. Memasuki 1 (Satu) Tahun Masa Pemerintahan Presiden SBY-Boediono, Sebanyak 28 aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 menyampaikan evaluasi terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke DPR. Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P, Pramono Anung, di gedung Nusantara III, DPR, Senayan Jakarta, Rabu (13/10).Sejumlah delegasi yang mengantar Petisi 28 ke gedung DPR itu antara lain Haris Rusly Moti, Gigih Guntoro, Iwan Dwi Laksono, Ahmad Muslim, Hartsa Mashirul, John Mempi, Noviar, Ahmad Suryono, disusul Hatta Taliwang, Catur Agus Saptono, Uray Zulhendry, dan rekan aktivis lainnya.
Sebelum menyerahkan hasil evaluasi ke tangan Pramono Anung, salah seorang delegasi, Haris Rusly mengatakan, hasil evaluasi juga sudah disampaikan kepada Presiden SBY melalui surat resmi. "Ke 28 butir, hal-hal, atau rangkuman berbagai hal yang dianggap menjadi perihal penting atas kegagalan Presiden SBY menjalankan pemerintahannya, sudah diserahkan ke Presiden SBY," tegas Haris Rusly.
Delegasi Petisi 28 lainnya, Iwan Dwi Laksono menyarankan Presiden SBY lebih baik mundur secara terhormat daripada mundur secara tidak terhormat. "Lebih baik mundur secara terhormat, daripada mundur secara tidak terhormat," tegas Iwan.
Dalam petisinya itu dituliskan Presiden SBY mempunyai 28 pokok kegagalan mendasar selama mengelola pemerintahan. Daftar/list Ke-28 kegagalan SBY yang disampaikan ke DPR itu sebagai berikut:
A. Kegagalan Presiden SBY dalam memimpin mempertahankan kokohnya filosofi dan konstitusi berbangsa dan bernegara.
1. Gagal memahami akar persoalan bangsa Indonesia.
2. Gagal memimpin menjaga dan menjalankan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.
3. Gagal memimpin menghentikan kekacauan politik kenegaraan dan kebangsaan yang diakibatkan oleh amandemen subversif terhadap UUD 1945.
4. Gagal membendung pihak asing untuk mengobrak-abrik Undang-Undang dan berbagai peraturan di Indonesia.
5. Gagal memimpin dan menyatukan cita-cita nasional.
B. Kegagalan Presiden SBY memimpin stabilisasi politik untuk rakyat.
6. Gagal memimpin seluruh institusi kenegaraan yang mengakibatkan benturan antara lembaga negara.
7. Gagal memimpin persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
8. Gagal memimpin membangun stabilitas politik untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
9. Gagal memimpin dan gagal membangun tradisi politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan umum.
C. Presiden SBY gagal memimpin membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
10. Gagal memimpin berjalannya perekonomian di atas prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
11. Gagal membangun ekonomi yang mandiri.
12. Gagal memimpin membangun ekonomi dengan basis perencanaan nasional yang mandiri.
13. Gagal memimpin membangun ekonomi yang kuat, kokoh, dan berkelanjutan.
14. Gagal memimpin meningkatkan kualitas ekonomi manusia Indonesia.
15. Gagal memimpin menjaga stabilitas harga.
16. Gagal memimpin menjaga kedaulatan pangan.
D. Presiden SBY gagal memimpin menegakkan hukum.
17. Gagal memimpin menghentikan sekaligus terlibat memproduksi terjadinya tumpang-tindih produk hukum dan perundang-undangan.
18. Gagal memimpin memberantas mafia hukum dan jual beli perkara yang terjadi di dalam tubuh institusi penegak hukum, Polri, Kejaksaan, MA, Pengadilan dan KPK.
19. Gagal memimpin menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
20. Gagal memimpin membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
E. Kegagalan Presiden SBY dalam memimpin pertahanan dan keamanan.
21. Gagal memimpin menjaga dan mempertahankan konsep permesta (tanah, alutsista, dan kesejahteraan).
22. Gagal memimpin dalam menata, mengatur dan menjaga sistem inteligen yang fungsinya sebagai sistem peringatan dini bagi stabilitas negara.
23. Gagal memimpin dalam menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
24. Gagal memimpin meredam konflik antar-anak bangsa yang semakin meluas.
F. Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
25. Gagal memimpin membangun kerukunan antar-umat beragama, suku, ras, dan antar golongan.
26. Gagal memimpin menghentikan menjalarnya mental dan budaya individualisme dan materialisme dalam tubuh masyarakat.
27. Gagal menghentikan komersialisasi pendidikan
28. Gagal dalam mengubah dan memperbaiki moralitas pejabat negara.
sumber Jpnn.com
0 komentar:
Posting Komentar